Situasi ekspor impor Indonesia
Kategori: Berita
Dokumen ekspor impor adalah jenis dokumen yang dibutuhkan untuk memproses barang kiriman logistik dari tujuan asal ke tujuan akhir. Dalam industri logistik, pengiriman barang melintasi batas negara melibatkan proses ekspor dan impor yang harus melalui tahapan regulasi dan dokumen yang dibutuhkan bisa berbeda bahkan belum tentu setiap negara mempunyai regulasi yang sama.
Untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pengiriman, berbagai dokumen ekspor impor diperlukan contohnya seperti bill of lading, air waybill dan dokumen lainnya yang akan penulis jelaskan di artikel ini. Mempelajari dokumen ekspor impor adalah suatu tantangan tersendiri bagi pelaku eksportir dan importir. Dokumen-dokumen tersebut pada dasarnya bertindak sebagai dasar instrumen hukum dan administratif yang mengatur dan memfasilitasi pergerakan barang antar negara.
Dalam artikel ini, penulis akan menjelaskan beberapa dokumen eskpor impor yang terkait dengan pengiriman logistik. Baca juga: 5 Manfaat Pengiriman Logistik dan Ekspedisi untuk E-Commerce Pengertian Ekspor Impor pengertian ekspor impor Kegiatan ekspor dan impor adalah contoh perdagangan internasional. Kegiatan ekspor mengacu pada penjualan barang logistik dari negara asal ke negara tujuan. Sedangkan, impor adalah kegiatan membeli produk luar negeri dan membawanya ke negara asal.
Selain itu, ekspor impor dibagi dalam dua jenis yaitu, secara tidak langsung dan langsung. Perbedaan antara ekspor impor secara langsung dan tidak langsung terletak pada pelaku eksportir dan importir yang terlibat, contohnya jika dilakukan secara direct berati produsen bertindak sebagai ekspotir langsung, dan kalau secara indirect, ada pihak ketiga dalam proses perdagangan seperti seperti agen atau perantara. Dasar hukum ekspor impor dokumen hukum ekspor impor Peraturan perundang-undangan ekspor impor di Indonesia terdiri dari undang-udang yang mengatur kegiatan perdagangan internasional.
Berikut adalah beberapa peraturan hukum yang menjadi dasar hukum ekspor impor di Indonesia:
1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Undang-Undang ini mengatur tentang sistem kepabeanan di Indonesia, termasuk pengaturan mengenai prosedur ekspor impor, pembayaran bea dan cukai, tarif kepabeanan, dan pengendalian barang-barang yang diimpor atau diekspor.
2. Peraturan Menteri Perdagangan No. 94 Tahun 2018 tentang Ketentuan Penggunaan Letter of Credit untuk Ekspor Barang Tertentu Peraturan ini mengatur tentang barang ekspor tertentu seperti mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan kelapa sawit untuk menggunakan pembayaran dengan metode letter of credit (L/C).
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan perdagangan di Indonesia seperti definisi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, mengatur kebijakan perdagangan dalam hal tujuan pengaturan kegiatan perdagangan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan lingkup perdagangan.
Situasi ekspor impor Indonesia situasi ekspor impor indonesia Pertumbuhan perdagangan ekspor impor di Indonesia terus mengalami perkembangan dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor politik, ekonomi, dan pasar global. Pada tahun 2022, surplus perdagangan Indonesia mencapai rekor tertinggi US$54,46 miliar dikarenakan adanya kenaikan harga komoditas global dan gangguan rantai pasokan global yang disebabkan oleh konflik negara Rusia dan Ukraina. Surplus perdagangan meningkat 53,75 persen dari $ 35,42 miliar pada tahun 2021.
Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga dan peningkatan ekspor komoditas seperti besi dan minyak sawit mentah. Data Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekspor pada tahun 2022 bernilai $291,98 miliar, mengalami peningkatan 26.07 persen dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai impor pada tahun 2022 adalah $ 237.52 miliar, peningkatan 21,07 persen dari 2021.
